JAKARTA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan siap dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan kepastian ini setelah melakukan peninjauan ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk TPS Khusus 901 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan bahwa persiapan untuk PSU telah mencapai tahap yang optimal. Ia memastikan seluruh tahapan pemilu ulang tersebut akan berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan, serta tanpa meninggalkan masalah baru yang bisa mengganggu jalannya pemilihan.
"Insyaallah, seluruh kesiapan sudah maksimal. Kami pastikan PSU berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak menyisakan masalah baru," kata Rudy Mas’ud.
Menurut Gubernur, pengawasan terhadap TPS, terutama yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), memerlukan perhatian khusus. Di TPS Khusus 901, terdapat 71 warga binaan dari total 325 warga yang memiliki KTP Kutai Kartanegara dan berhak memberikan suara. Pengawasan yang ketat akan memastikan hak konstitusional mereka terlindungi selama proses pemungutan suara.
"Kami pastikan hak konstitusional mereka tetap terlindungi, dengan pengawasan yang sesuai," tambah Rudy.
Pemkab Kukar Siapkan Logistik dan Mitigasi Potensi Kendala
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk kelancaran PSU. Salah satu perhatian utama adalah distribusi logistik yang telah dilaksanakan secara bertahap sejak 15 April 2025, dengan target untuk menyelesaikan pendistribusian logistik pada H-1.
"Hari ini distribusi logistik sedang berlangsung ke seluruh TPS. Hampir semua kecamatan sudah melakukan apel kesiapan sejak pagi," ungkap Sunggono.
Sunggono menambahkan bahwa untuk mengantisipasi potensi gangguan seperti banjir, Pemkab Kukar telah menyiapkan skema mitigasi yang matang. Di beberapa daerah yang rawan banjir, pemindahan TPS ke lokasi yang lebih aman dan lebih tinggi telah dipersiapkan. Hingga saat ini, Sunggono mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan terkait hambatan serius yang mengganggu distribusi logistik atau kesiapan TPS.
"Kalau pun ada TPS terdampak, kami sudah siapkan opsi lokasi yang lebih tinggi. Hingga saat ini, belum ada laporan khusus soal hambatan itu," kata Sunggono.
Fokus pada Partisipasi Pemilih dan Keamanan Pemilu
Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar juga menargetkan partisipasi pemilih dalam PSU kali ini mencapai 70,98 persen. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terus digencarkan melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan pengumuman di tingkat kecamatan.
Dengan lebih dari 552 ribu pemilih yang terdaftar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara, Pemkab Kukar dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar telah berkoordinasi dengan baik untuk memastikan PSU berjalan aman dan tertib. Total 1.447 TPS akan melayani masyarakat yang berhak memilih, dengan harapan proses pemilu ulang ini bisa berjalan tanpa adanya gugatan atau masalah yang mengganggu hasil akhir pemilu.
"Dengan koordinasi yang kuat antara Pemprov, Pemkab Kukar, dan KPU Kukar, PSU diharapkan berjalan aman, tertib, dan sukses tanpa gugatan," ujar Sunggono.
Antisipasi Banjir dan Keamanan TPS
Selain banjir, tantangan lain yang seringkali dihadapi adalah potensi kerusuhan atau gangguan keamanan. Oleh karena itu, pengamanan di setiap TPS juga telah diperketat, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan konflik atau kerumunan. Pihak kepolisian dan aparat terkait diharapkan dapat memberikan pengawasan yang maksimal agar PSU berlangsung dengan lancar.
Untuk menghindari kerumunan dan memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, setiap TPS akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan petugas yang siap memberikan pelayanan sesuai standar kesehatan.
Menyongsong PSU yang Sukses
Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, PSU di Kutai Kartanegara diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Keamanan dan kelancaran distribusi logistik menjadi kunci untuk memastikan pemilu ulang ini tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.