JAKARTA – Rencana pembangunan pelabuhan khusus untuk bongkar muat ore nikel di wilayah pesisir Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memicu penolakan keras dari masyarakat setempat. Warga khawatir proyek tersebut akan merusak ekosistem pesisir yang selama ini menjadi sumber kehidupan utama mereka, termasuk mengancam kelestarian terumbu karang dan mata pencaharian nelayan.
Penolakan ini disampaikan secara resmi melalui surat protes bernomor 007/KIMA/IV/25 yang ditandatangani oleh Habib Nadjar Buduha, Pendiri dan Ketua Tim Konservasi Kima Tolitoli-Labengki.
Dalam surat tersebut, Habib Nadjar menyampaikan kekhawatiran mendalam atas rencana pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kerusakan tidak hanya terjadi pada saat proses bongkar-muat. Namun kapal-kapal yang berlalu lalang pasti akan menghancurkan kawasan terumbu karang yang menjadi sumber perkembangbiakan aneka jenis ikan,” tegas Habib Nadjar Buduha, yang juga menjabat Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) MEMBIRI.
Terumbu Karang di Soropia Terancam
Wilayah pesisir Soropia dan Kecamatan Lalonggasumeeto telah lama dikenal sebagai kawasan perikanan dan konservasi laut. Terumbu karang yang ada di wilayah ini merupakan habitat penting bagi berbagai jenis ikan, termasuk ikan tenggiri yang menjadi andalan ekonomi warga setempat.
Menurut Habib Nadjar, kehadiran pelabuhan dan aktivitas kapal besar akan menimbulkan dampak negatif berlapis terhadap lingkungan. Dari mulai kerusakan terumbu karang akibat jangkar, kebocoran limbah minyak, sampah dari kapal, hingga polusi suara yang bisa memengaruhi pola hidup biota laut.
“Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir sangat tergantung pada kesehatan ekosistem laut. Jika terumbu karang rusak, maka populasi ikan menurun, dan nelayan akan kehilangan sumber nafkah utama mereka,” tambah Habib.
Penolakan Berbasis Aturan dan Konservasi
Wilayah konservasi laut di Soropia telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Wilayah yang termasuk dalam zona konservasi ini mencakup lima desa di dua kecamatan, yaitu:
-Desa Nii Tanasa, Tolitoli, dan Wawobungi di Kecamatan Lalonggasumeeto
-Desa Waworaha dan Soropia di Kecamatan Soropia
Kawasan ini tidak hanya penting dari sisi ekologi, tetapi juga memiliki nilai wisata alam yang tengah berkembang. Aktivitas snorkeling, diving, dan wisata bahari lainnya menjadi penggerak ekonomi alternatif di tengah masyarakat pesisir.
“Kalau kualitas lingkungan menurun, wisatawan akan enggan datang. Padahal sektor pariwisata ini tengah tumbuh dan menjadi harapan baru masyarakat,” ungkap Habib.
Mata Pencaharian Ribuan Warga Terancam
Sebagian besar masyarakat Soropia menggantungkan hidup pada perikanan tangkap dan budidaya ikan, terutama melalui sistem Sero, sebuah metode tradisional penangkapan ikan yang mengandalkan arus laut. Kehilangan terumbu karang berarti hilangnya zona pemijahan ikan, yang akan langsung berdampak pada produksi perikanan lokal.
Warga juga menyesalkan proyek ini karena dinilai lebih menguntungkan investor tambang ketimbang masyarakat. Menurut mereka, proyek tersebut hanya akan memberikan dampak ekonomi sesaat dan meninggalkan kerusakan jangka panjang.
Usulan Alternatif: Pindahkan ke Kawasan Industri Sampara
Sebagai bentuk solusi, Tim Konservasi Kima Tolitoli mengusulkan agar proyek pelabuhan tidak dibangun di Soropia, melainkan dipindahkan ke Kawasan Industri Sampara yang berada di Kecamatan Sampara, Konawe.
“Seharusnya semua aktivitas industri diarahkan ke Kawasan Industri Konawe. Tidak semestinya merambah ke kawasan yang sudah jelas memiliki nilai ekologis tinggi dan menjadi tumpuan hidup masyarakat,” ujar Habib dengan nada tegas.
Menurutnya, kawasan industri telah memiliki infrastruktur dan perizinan yang sesuai untuk aktivitas berat seperti bongkar muat ore nikel, tanpa harus mengorbankan lingkungan pesisir yang rapuh.
Bupati Konawe Diminta Tinjau Ulang
Rencana pembangunan pelabuhan ore nikel pertama kali disampaikan oleh Bupati Konawe Yusran Akbar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Konawe yang digelar di Hotel Nugraha pada Kamis (10/4/2025). Namun, masyarakat menilai pengambilan keputusan ini belum melalui konsultasi publik secara menyeluruh, terutama dengan komunitas pesisir yang akan terdampak langsung.
Masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Konawe dan pihak terkait segera meninjau ulang rencana tersebut, dan membuka dialog terbuka untuk menemukan solusi terbaik yang mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara adil.