JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara masif ke sektor pertanian dan UMKM. Hingga akhir tahun 2024, BNI telah menyalurkan total KUR sebesar Rp14,3 triliun kepada lebih dari 128.000 debitur di seluruh Indonesia, yang sebagian besar merupakan petani dan pelaku UMKM di sektor pangan.
Penyaluran tersebut mencakup 43 persen dari total portofolio KUR BNI tahun 2024 yang mencapai Rp33,2 triliun, menandakan porsi signifikan dari komitmen bank pelat merah ini dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“BNI berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM pangan sebagai bagian dari kontribusi terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,” ujar Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo.
Skema KUR BNI 2025: Akses Mudah, Bunga Ringan
Memasuki tahun 2025, BNI terus memperluas akses pembiayaan dengan menyediakan berbagai skema KUR yang dapat diakses melalui outlet fisik maupun platform daring resmi di https://kreditkecil-program.bni.co.id. Program ini diharapkan menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro dan petani yang membutuhkan modal kerja atau investasi untuk meningkatkan produktivitas mereka.
Berikut rincian skema KUR yang ditawarkan BNI tahun ini:
-KUR Super Mikro: Maksimum kredit Rp10 juta, suku bunga 3% per tahun, tanpa agunan tambahan, jangka waktu hingga 60 bulan.
-KUR Mikro: Kredit hingga Rp100 juta dengan suku bunga mulai 6%, tanpa agunan tambahan.
-KUR Kecil: Kredit di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, membutuhkan agunan tambahan, dengan bunga 6% dan biaya administrasi maksimal Rp500 ribu.
Kredit BNI Wirausaha: Kredit hingga Rp1 miliar untuk sektor usaha produktif dengan bunga 11,5% efektif per tahun dan tenor hingga 84 bulan.
Program ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha mikro dan petani, serta ditujukan untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.
Dukung Transformasi Gapoktan untuk Distribusi Pupuk dan Pemberdayaan Petani
Tak hanya menyalurkan KUR, BNI juga aktif mendukung program Pengembangan Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Gapoktan yang telah bertransformasi menjadi koperasi mendapatkan pembiayaan modal kerja dari BNI untuk menjalankan fungsinya dalam distribusi pupuk bersubsidi dan pengembangan usaha lainnya.
“BNI siap menyediakan pembiayaan modal kerja kepada Gapoktan yang telah bertransformasi menjadi koperasi, sehingga mampu berperan dalam distribusi pupuk bersubsidi serta pengembangan usaha lainnya,” kata Okki Rushartomo dalam keterangannya yang dikutip dari Detik.com.
Transformasi ini diyakini dapat mempercepat distribusi sarana produksi pertanian dan memperluas akses pasar bagi petani. Selain itu, keterlibatan Gapoktan sebagai koperasi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani melalui kepemilikan usaha bersama.
Dorong Ketahanan Pangan dan Keadilan Sosial
Langkah strategis BNI ini dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sebagaimana tertuang dalam visi Asta Cita pemerintah.
"Langkah strategis ini menunjukkan konsistensi BNI dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintah, khususnya dalam upaya menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan," tutup Okki.
Penyaluran KUR sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dengan lebih dari 128.000 debitur yang tersebar di berbagai provinsi, penyaluran KUR BNI telah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Tidak hanya memberi akses terhadap permodalan, program ini juga membantu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan memacu pertumbuhan UMKM lokal.
Kinerja penyaluran KUR BNI juga mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bagian dari upaya mempercepat inklusi keuangan di sektor informal. Kolaborasi antara perbankan dan sektor riil dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara mandiri pangan.