JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menunjang peran sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI, Senin (14/4/2025) di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya.
Kunjungan Komisi V DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V, Lasarus, menjadi forum penting untuk membahas isu-isu strategis terkait infrastruktur dan perhubungan di wilayah Kalteng. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan yang mendesak untuk ditangani pemerintah pusat.
“Sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, jalan provinsi kami agak besar dikit bisa bareng dengan jalan nasional yang terukurlah,” kata Gubernur Sugianto Sabran. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi yang dinilai vital untuk pengendalian banjir dan pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Tak hanya bendungan, Gubernur juga menyoroti kondisi sungai-sungai besar yang membutuhkan pengerukan sebagai langkah strategis mengatasi banjir tahunan yang merugikan masyarakat. Ia mencontohkan Sungai Kapuas Murung, Sungai Kahayan, dan Sungai Mentaya sebagai alur sungai prioritas yang perlu dinormalisasi.
“Pengerukan kami inginkan, karena kalau datangnya banjir di mana-mana hampir tergenang semuanya, dan ini faktor pendangkalan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga menyinggung keterbatasan konektivitas antar wilayah. Salah satunya adalah Jembatan Sei Jelai yang menghubungkan Kabupaten Sukamara (Kalteng) dengan Kabupaten Ketapang (Kalbar) yang pembangunannya sudah selesai, namun hingga kini belum terhubung dengan jalan dari arah Kalimantan Barat. Gubernur berharap pemerintah pusat dapat membantu percepatan konektivitas antarprovinsi tersebut.
Dalam sektor perumahan, Gubernur juga menyampaikan perlunya perhatian khusus terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan kerap terdampak banjir. “Kalau bisa 30 ribu rumah untuk relokasi warga yang terdampak banjir,” tuturnya.
Wakil Gubernur Edy Pratowo menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPR RI sangat penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Kalteng.
“Infrastruktur perhubungan seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana prasarana transportasi lainnya yang memadai akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran daerah,” ungkap Edy Pratowo.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi pemaparan yang disampaikan Gubernur dan menyatakan bahwa pihaknya melihat secara langsung kebutuhan mendesak di lapangan, terutama pada kondisi jalan nasional di Kalteng yang dinilai memprihatinkan.
“Dari penyampaian Pak Gubernur tadi dan dari kondisi lapangan, kondisi jalan perlu perhatian serius. Seratus kilometer lebih jalan nasional masih jalan tanah, lebarnya masih di bawah standar. Kemudian dana untuk perawatan jalan masih kecil,” ujar Lasarus.
Selain jalan, Lasarus juga mencatat beberapa proyek strategis lain yang akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI, termasuk percepatan pembangunan Bandara Iskandar Pangkalan Bun, serta rencana pembangunan bandara baru di Sebuai dan Sampit.
“Ini perlu perhatian dan beberapa PR bagi kami dan mungkin akan kami bicarakan lebih lanjut di Komisi V DPR,” pungkasnya.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, para Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Tengah, serta kepala perangkat daerah terkait. Sinergi lintas sektor ini diharapkan memperkuat dorongan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.