JAKARTA – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi meluncurkan layanan ambulans gratis 24 jam untuk masyarakat. Program ini menjadi salah satu dari rangkaian inisiatif layanan publik dan penguatan sektor ekonomi yang digelar di berbagai wilayah Kalsel sepanjang Senin (14/4/2025), termasuk pembenahan tempat pembuangan akhir (TPA), validasi data sosial, dan tantangan UMKM dalam menembus pasar ritel modern.
Program layanan ambulans gratis ini menjadi pusat perhatian warga Banjarmasin karena dinilai mampu menjawab kebutuhan mendesak layanan kesehatan, khususnya dalam kondisi darurat. Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan, program ini tersedia selama 24 jam dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga tanpa biaya, sebagai bentuk komitmen pelayanan kesehatan yang inklusif dan responsif.
Layanan Kesehatan Gratis Semakin Diperluas
Peluncuran ambulans gratis ini berbarengan dengan inisiatif lainnya dalam sektor kesehatan. RSUD H Badaruddin Kasim di Kabupaten Tabalong juga memperkenalkan tujuh unit anjungan mandiri pasien guna mempercepat proses pendaftaran dan pelayanan kesehatan secara digital. Dengan teknologi ini, pasien dapat langsung melakukan registrasi tanpa perlu antre di loket pendaftaran.
Direktur RSUD H Badaruddin Kasim menyebutkan, “Inovasi ini akan memangkas waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi layanan, sesuai dengan arahan reformasi birokrasi di bidang kesehatan.”
Pemkot Banjarmasin Perbaiki Infrastruktur Lingkungan
Selain bidang kesehatan, Pemkot Banjarmasin juga memulai perbaikan saluran air lindi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Basirih. Proyek ini merupakan bagian dari upaya penataan lingkungan dan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, terutama mengingat banyaknya keluhan warga tentang pencemaran air tanah dan bau tidak sedap.
Upaya ini juga sejalan dengan program penataan infrastruktur lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tapin, yang kini tengah memperbaiki TPA Hatiwin. Perbaikan ini dilakukan untuk mencegah sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas ketidaksesuaian sistem pengelolaan sampah.
“Langkah ini penting agar kita tidak dikenai sanksi dan tetap dapat mengelola sampah dengan prinsip berkelanjutan,” ujar Kepala DLH Tapin.
Validasi Data Sosial untuk Program Bantuan 2025
Wakil Wali Kota Banjarmasin juga melakukan validasi data penerima bantuan sosial tahun 2025 guna memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran. Validasi ini mencakup penyesuaian data berdasarkan kondisi terkini, dengan harapan dapat meminimalisir penyaluran yang tidak merata dan meningkatkan efektivitas bantuan sosial.
“Data yang akurat adalah kunci dalam kebijakan sosial. Kami ingin memastikan setiap bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Wakil Wali Kota Banjarmasin.
UMKM Tapin Tertahan di Pasar Ritel karena Masalah Kemasan
Di tengah berbagai program pemerintah, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tapin menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah kesulitan produk lokal masuk ke jaringan ritel modern karena persoalan desain dan kualitas kemasan.
Banyak pelaku UMKM di Tapin mengaku sudah memiliki produk dengan kualitas dan cita rasa unggulan, namun belum mampu memenuhi standar kemasan yang ditetapkan oleh pihak ritel. Akibatnya, distribusi produk mereka terbatas hanya di pasar tradisional atau lokal saja.
“Kami punya produk yang bagus, tapi ritel modern minta kemasan yang tahan lama, menarik, dan punya informasi lengkap. Ini tantangan bagi kami yang belum punya modal besar,” ujar salah satu pelaku UMKM dari Tapin.
Pemerintah daerah pun diminta untuk lebih aktif memberikan pelatihan dan bantuan teknis dalam peningkatan kualitas kemasan serta akses pembiayaan.