JAKARTA - Jakarta Barat kembali mencatatkan angka perceraian yang tinggi pada awal tahun 2025. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebanyak 800 hingga 900 perkara perceraian tercatat selama periode Januari hingga Maret 2025. Dua faktor utama yang menjadi penyebab dominan adalah perselingkuhan dan permasalahan finansial dalam rumah tangga.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, Razali, saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Jumat, 11 April 2025.
“Bila dilihat data Januari-Maret 2025, angka perceraian mencapai 800-900 perkara. Mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi dan perselingkuhan,” kata Razali.
Menurutnya, Pengadilan Agama Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi di DKI Jakarta, menempati peringkat ketiga setelah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
“Faktor ekonomi itu bisa karena PHK, pinjaman online dan sebagainya. Karena ekonomi, itu kaitannya dengan kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga,” jelasnya.
Kondisi finansial yang memburuk, terutama akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun lilitan utang dari pinjaman daring (pinjol), menjadi beban berat dalam rumah tangga yang kerap berujung pada perceraian. Tak hanya itu, kehadiran pihak ketiga dalam hubungan suami istri juga memperbesar potensi retaknya rumah tangga.
“Perselingkuhan juga termasuk dalam kasus perceraian, kalau tidak dari pihak istri yang berselingkuh atau dari pihak suami yang berselingkuh,” tambah Razali.
Meningkatnya angka perceraian ini turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Jakarta Barat. Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menekan angka perceraian. Pemerintah daerah, menurutnya, harus turut hadir dalam memberikan solusi, baik melalui penyuluhan keluarga maupun peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Razali menuturkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudikatif, namun juga aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan mediasi hingga konsultasi pra-perceraian.
“Kami juga memiliki 28 mediator non hakim yang bertugas membantu menyelesaikan sengketa perceraian melalui mediasi. Mediator ini berperan sebagai perantara dan bersifat netral,” ungkapnya.
Program mediasi ini ditujukan agar pasangan yang mengajukan perceraian dapat terlebih dahulu mencari titik temu atas konflik rumah tangga yang dihadapi. Dalam beberapa kasus, mediasi terbukti efektif meredam emosi dan membuka komunikasi yang konstruktif antara pasangan suami istri.
Razali juga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berupaya menjalankan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani perkara perceraian, khususnya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga sosial. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan rutin, baik langsung maupun melalui media digital, agar masyarakat memahami dampak panjang dari perceraian, terutama bagi anak-anak.
Dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, penyuluh keluarga, dan lembaga pendidikan untuk mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.
Peningkatan kasus perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan ini menjadi alarm serius bagi kehidupan keluarga di perkotaan, terutama di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Diharapkan, dengan berbagai program edukasi dan pendampingan, angka perceraian di Jakarta Barat dapat ditekan di masa mendatang.