JAKARTA – Kesejahteraan petani di Provinsi Lampung kembali mengalami tekanan signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2025 tercatat sebesar 133,17, mengalami penurunan sebesar 1,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 134,60.
Penurunan ini menjadi indikator penting bahwa daya beli petani semakin tergerus, meskipun harga komoditas pertanian yang mereka hasilkan mengalami kenaikan. NTP sendiri merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi dari hasil penjualan produk pertanian mereka.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Yeane Irmaningrum, menyebutkan bahwa penurunan NTP ini terjadi karena ketidakseimbangan antara kenaikan harga yang diterima petani (It) sebesar 0,85 persen dengan kenaikan harga yang dibayar petani (Ib) yang melonjak lebih tinggi, yakni 1,93 persen.
“Secara umum, ini menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi petani naik lebih cepat daripada pendapatan dari hasil panen,” ujar Yeane dalam laporan resmi BPS, Maret 2025.
Biaya Dasar Melonjak, Tekanan Konsumsi Semakin Berat
Salah satu pendorong utama tekanan ekonomi petani Lampung adalah lonjakan biaya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik signifikan sebesar 19,93 persen pada Maret 2025. Dampaknya, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Provinsi Lampung turut naik 2,49 persen.
Kondisi ini memberikan tekanan tambahan di tengah belum stabilnya produksi pertanian akibat perubahan musim, harga pupuk dan pakan ternak yang fluktuatif, serta tantangan akses sarana produksi.
“Petani saat ini menghadapi tekanan ganda—pengeluaran rumah tangga meningkat, sementara biaya produksi juga tidak turun,” kata Yeane.
Ketimpangan antar Subsektor Pertanian
Jika ditinjau berdasarkan subsektor, NTP tertinggi masih dimiliki oleh Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) yang mencapai 180,16. Hal ini mencerminkan tingginya daya beli petani di subsektor tersebut, berkat harga jual komoditas seperti kopi dan karet yang mengalami tren positif dalam beberapa bulan terakhir.
Sementara itu, subsektor lain mencatat angka NTP sebagai berikut:
-Perikanan Tangkap: 113,53
-Tanaman Hortikultura: 111,40
-Tanaman Pangan: 104,50
-Peternakan: 100,31
Namun, subsektor Perikanan Budidaya mengalami tekanan paling berat dengan NTP hanya 96,70, artinya pengeluaran petani ikan budidaya lebih besar daripada pendapatan dari usahanya. Angka di bawah 100 menunjukkan kondisi daya beli yang sangat terbatas dan perlunya perhatian serius dari pemerintah.
Harapan dari Kenaikan NTUP
Di tengah tekanan terhadap NTP, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) justru mencatat kenaikan kecil. Pada Maret 2025, NTUP tercatat sebesar 136,47, naik 0,41 persen dari bulan sebelumnya.
NTUP merupakan indikator kemampuan petani dalam menjalankan usaha pertanian setelah dikurangi biaya produksi dan investasi, namun belum memperhitungkan konsumsi rumah tangga. Kenaikan ini memberikan sinyal bahwa efisiensi usaha tani atau harga jual yang lebih baik masih memberikan hasil positif, meski belum cukup menutup tekanan konsumsi.
“Ada sedikit harapan dari sisi usaha tani, namun tekanan konsumsi tetap menjadi ancaman utama bagi kesejahteraan petani,” lanjut Yeane.
Seruan untuk Intervensi Pemerintah
Kondisi ini menuntut respons konkret dari pemerintah daerah maupun pusat, terutama dalam bentuk subsidi langsung, bantuan sarana produksi, dan program stabilisasi harga kebutuhan dasar. Intervensi khusus juga perlu diberikan untuk subsektor yang terdampak paling parah seperti perikanan budidaya.
BPS menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pertanian dan pendampingan teknis, agar petani dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.