JAKARTA – Meski jumlah pangkalan gas LPG subsidi (3 kilogram) di Kota Subulussalam, Aceh, terus bertambah, warga berpenghasilan rendah masih kesulitan memperoleh gas melon dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini memunculkan keresahan di tengah masyarakat, yang berharap adanya pengawasan lebih ketat dari pemerintah setempat terhadap distribusi dan penjualan LPG subsidi.
Salah satu ibu rumah tangga (IRT), Mak Asrsa, mengungkapkan bahwa kelangkaan harga terjangkau masih menjadi permasalahan utama, meski secara fisik pangkalan gas LPG subsidi terlihat menjamur di berbagai titik kota.
“Ketersediaan pangkalan gas LPG subsidi di Kota Subulussalam tidak diimbangi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat miskin,” ujar Mak Asrsa saat ditemui di salah satu pangkalan LPG di kawasan Kota Subulussalam.
Ia menjelaskan bahwa harga jual gas melon di tingkat pangkalan sering kali tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat kecil seperti dirinya harus merogoh kocek lebih dalam demi memenuhi kebutuhan bahan bakar memasak.
“Kami kesulitan mendapatkan gas LPG subsidi dengan harga yang melambung,” tambahnya.
Harga Melejit, Warga Desak Pemerintah Bertindak
Berdasarkan pantauan di lapangan, gas LPG subsidi dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung, jauh di atas HET resmi yang berkisar Rp18.000–Rp20.000 tergantung wilayah distribusi. Padahal, sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh maupun kebijakan Kementerian ESDM, LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang ditujukan untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Sejumlah warga menyampaikan bahwa mereka kerap harus membeli dari pengecer dengan harga jauh lebih tinggi karena tidak mendapatkan alokasi di pangkalan resmi. Beberapa warga bahkan mengaku harus menunggu antrean panjang tanpa kepastian mendapatkan gas subsidi.
“Kami kadang harus antre lama, tapi pulang dengan tangan kosong karena stoknya habis atau sudah dibeli orang dalam,” ujar warga lainnya yang enggan disebut namanya.
Pemerintah Diminta Tingkatkan Pengawasan
Situasi ini mendorong masyarakat mendesak Pemerintah Kota Subulussalam untuk turun tangan lebih aktif dalam mengawasi jalannya distribusi LPG subsidi. Mereka menilai lemahnya pengawasan menjadi celah bagi oknum nakal untuk memainkan harga.
“Pemerintah Kota Subulussalam diharapkan dapat mengawasi ketersediaan dan harga gas LPG subsidi,” tegas warga dalam pernyataan kolektifnya kepada media.
Pengawasan ketat diharapkan tidak hanya dilakukan pada distribusi ke pangkalan, tetapi juga pada praktik pengecer dan pengawasan langsung terhadap konsumen yang berhak. Warga menduga sebagian pangkalan menjual gas subsidi ke pihak yang tidak berhak, seperti pelaku usaha menengah dan restoran, sehingga stok untuk masyarakat miskin semakin terbatas.
Perlu Penataan Ulang Distribusi LPG Subsidi
Pakar ekonomi energi, Dr. M. Farhan, dalam pernyataannya menyebut bahwa situasi seperti di Subulussalam bukan hal baru dan mencerminkan lemahnya sistem pengawasan distribusi subsidi energi di daerah.
“Permasalahan distribusi LPG subsidi memang sering terjadi di daerah, dan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum,” kata Farhan saat dihubungi terpisah.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif memverifikasi dan mengawasi penggunaan LPG subsidi agar tepat sasaran. Selain itu, penyaluran digital berbasis data warga miskin dan sistem kuota bisa menjadi solusi jangka panjang.
“Jika pangkalan menjamur tapi harga tetap tinggi, artinya ada yang salah dalam pengawasan atau dalam pola distribusinya,” tambahnya.
Solusi Jangka Pendek dan Harapan Masyarakat
Untuk sementara, masyarakat Subulussalam berharap adanya operasi pasar gas LPG dan peninjauan ulang terhadap pangkalan yang melanggar aturan harga. Pemerintah juga diminta membuka jalur pengaduan masyarakat yang responsif agar keluhan bisa ditindaklanjuti lebih cepat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Subulussalam terkait persoalan ini. Namun warga berharap keluhan ini bisa segera menjadi perhatian agar keadilan distribusi subsidi bisa benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
Dengan menjamurnya pangkalan gas LPG subsidi seharusnya menjadi berkah bagi warga kurang mampu, bukan sebaliknya malah menjadi beban karena harga yang tak sesuai HET. Masyarakat menantikan kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara adil dan terjangkau.