JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi Rp60 juta per rumah untuk membantu pengungsi yang kehilangan hunian akibat banjir bandang dan longsor.
Keputusan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan hunian tetap (huntap) yang akan menggantikan rumah-rumah yang rusak atau hancur.
Data Kerusakan Rumah Pengungsi
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, melaporkan terdapat 37.546 rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data mencakup rumah rusak berat, sedang, hingga ringan, termasuk yang hilang akibat sapuan banjir.
“Pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Suharyanto. Angka ini dipastikan belum final karena proses verifikasi masih berjalan di berbagai wilayah terdampak.
Hunian Sementara dan Tetap Siap Dibangun
Dalam rapat, Suharyanto juga mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) oleh anggota TNI dan Polri melalui satgas penanggulangan bencana. Sedangkan hunian tetap akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Untuk rumah yang rusaknya tidak terlalu parah, BNPB akan melakukan perbaikan langsung tanpa relokasi, sehingga keluarga tetap dapat menempati rumahnya setelah direnovasi.
Detail Anggaran dan Fasilitas Hunian
Presiden menanyakan kesiapan anggaran Rp60 juta per rumah. Kepala BNPB menegaskan bahwa angka tersebut cukup untuk pembangunan huntap. Penerima rumah dapat menambah biaya sendiri jika ingin memperbesar atau memperbaiki rumah lebih lanjut.
Sementara itu, untuk hunian sementara, pemerintah mengalokasikan Rp30 juta per rumah, dengan luas 36 meter persegi. Setiap hunian dilengkapi kamar tidur, sarana MCK, dan ruang tambahan untuk kebutuhan keluarga. Presiden juga meminta BNPB menyesuaikan anggaran dengan kenaikan harga dan inflasi, agar pembangunan tetap memadai dan layak huni.
Langkah Pemulihan Bencana Lebih Terstruktur
Keputusan alokasi Rp60 juta ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan bagi pengungsi di tiga provinsi terdampak. Hunian sementara dan tetap disiapkan untuk memastikan pengungsi mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman.
Selain itu, sistem pembangunan yang melibatkan TNI, Polri, dan Kementerian Perumahan memastikan koordinasi yang baik dan pemantauan langsung terhadap kualitas hunian yang dibangun.
Fokus Pemerintah pada Kepentingan Masyarakat
Presiden Prabowo menekankan pentingnya perhitungan tepat untuk anggaran, menyesuaikan dengan inflasi dan kondisi harga bahan bangunan. Pemberian hunian tidak dalam bentuk uang tunai, agar alokasi dana benar-benar digunakan untuk membangun rumah, bukan keperluan lain.
Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah pada kepentingan pengungsi, memastikan mereka mendapatkan hunian layak sebagai bagian dari pemulihan pascabencana yang efektif.
